![]() |
| Rapat Koordinasi (Rakor) dan Klarifikasi Penyelesaian Kewajiban BPHTB dan PBB-P2 oleh Perusahaan |
Sekadau, dermagafm.com — Bupati Sekadau Aron, S.H., meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sekadau menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), khususnya terkait kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Yang hadir: Asisten II, Kaban BPRPD, Asisten III, Staf Ahli, DKP3, Inspetorat, Kesbangpol dan dari perusahaan yang hadir: KSP Agro, PT. MJP, PT. Gum,
Hal tersebut disampaikan Aron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Klarifikasi Penyelesaian Kewajiban BPHTB dan PBB-P2 oleh Perusahaan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Sekadau, Kamis (29/10/2026).
Aron menjelaskan, pada Juni 2026, BPK RI telah bertemu dengan dirinya untuk menyampaikan rencana audit khusus terhadap potensi pendapatan daerah dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sekadau. Pemeriksaan tersebut berlangsung sekitar satu bulan.
Menurutnya, angka temuan yang disampaikan merupakan hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dikonfirmasi dengan pihak perusahaan di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah meminta perusahaan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK RI. Oleh karena itu, kami meminta perusahaan bersikap kooperatif dan menyelesaikan kewajibannya sesuai hasil pemeriksaan,” demikian penegasan Bupati dalam arahannya.
Aron juga menjelaskan bahwa istilah kurang bayar tidak berarti perusahaan sama sekali belum membayar kewajibannya. Namun, terdapat perbedaan perhitungan antara data sebelumnya dan hasil pemeriksaan terbaru.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sekadau berencana mengirimkan surat resmi kepada masing-masing direktur perusahaan dan menjadwalkan pertemuan langsung di Jakarta mulai 5 November 2026.
Pertemuan itu diharapkan menjadi sarana untuk memberikan penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan, termasuk besaran kewajiban yang harus ditindaklanjuti oleh setiap perusahaan.
Selain persoalan pajak, Aron meminta perusahaan memperjelas dan memisahkan data lahan plasma perusahaan dengan lahan plasma milik masyarakat. Kejelasan data tersebut dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun perbedaan klaim kewajiban pada kemudian hari.
Pemerintah Kabupaten Sekadau juga telah menindaklanjuti sejumlah temuan BPK RI lainnya, termasuk yang berkaitan dengan belanja pendidikan serta biaya makan dan minum.
Aron menegaskan, penyelesaian temuan BPK RI tidak seharusnya hanya berfokus pada perdebatan mengenai besaran angka. Sebaliknya, perusahaan diharapkan memahami hasil pemeriksaan, memperoleh penjelasan yang jelas, dan menyelesaikan kewajiban sesuai ketentuan.
“Melalui koordinasi dan klarifikasi ini, kita berharap persoalan dapat diselesaikan secara jelas dan tidak kembali menjadi temuan pada tahun berikutnya,” tegasnya.
Usai rapat koordinasi tersebut, Bupati Sekadau Aron, S.H., dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau dengan agenda penyampaian nota pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau.
Pemerintah Kabupaten Sekadau berharap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dapat memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Ika)
Editor: Penjab dermagafm.com
