![]() |
| Foto Bersama Kegiatan Penyerahan secara Simbolis STDB bagi Pekebun Sawit Swadaya |
Sekadau, dermagafm.com — Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, S.H., M.H., mendorong percepatan pendataan dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sekadau. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian administrasi perkebunan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.
Hal tersebut
disampaikan Subandrio saat menghadiri kegiatan penyerahan simbolis STDB di Aula
Pertemuan Gedung PKK Kabupaten Sekadau, Jumat (23/10/2026).
Sambutan
Ketua SPKS, Sudarno, berharap pemerintah desa membantu mempercepat pengumpulan
dokumen pendukung agar penerbitan STDB dapat terus berlanjut. Ke depan, proses
pelayanan juga direncanakan memanfaatkan sistem digital melalui pemindaian kode
batang (barcode) untuk meningkatkan efisiensi.
Sudarno mengajak pemerintah desa, SPKS, perangkat
daerah, dan perusahaan perkebunan untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat
penerbitan STDB.
Dengan
pendataan yang akurat dan administrasi yang tertib, perkebunan kelapa sawit
swadaya di Kabupaten Sekadau diharapkan semakin legal, berkelanjutan, serta
mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara
itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP3 Kabupaten Sekadau, Sadae, menyampaikan
bahwa pemerintah daerah menargetkan pendaftaran STDB seluas 1.000 hektare
setiap tahun.
Namun,
pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan anggaran,
kelengkapan dokumen kepemilikan lahan, serta status lahan yang harus dipastikan
berada di luar kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU) perusahaan.
Di sisi
lain, Ketua SPKS, Sudarno, mengungkapkan bahwa selama 1,5 tahun terakhir, SPKS
bersama pemerintah daerah, PT Sinarmas, dan mitra terkait telah melakukan
pendataan serta pemetaan pekebun sawit swadaya di 18 desa di Kabupaten Sekadau.
Dari
kegiatan tersebut, sebanyak 2.000 petani telah dipetakan dan 550 persil STDB
berhasil diterbitkan. Program pendampingan juga mencakup pembentukan koperasi,
pelatihan kelembagaan petani, sekolah lapangan, serta pemetaan dan pembentukan
hutan adat.
Dalam
sambutannya, Subandrio mengapresiasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau yang
telah mendampingi proses pendataan serta pemetaan perkebunan kelapa sawit milik
masyarakat.
Menurutnya,
program Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan (IP3K) merupakan
salah satu program unggulan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, khususnya petani dan pekebun.
Ia
menegaskan, STDB memiliki peran penting dalam memastikan data perkebunan
masyarakat tercatat dengan baik. Karena itu, ia meminta pemerintah desa turut
aktif membantu proses pendataan dan melengkapi dokumen yang diperlukan agar
semakin banyak pekebun memperoleh STDB.
“Pendataan
ini harus kita dorong bersama. Kepala desa diharapkan berperan aktif membantu
masyarakat agar kebun mereka terdata dan memiliki STDB,” ujarnya.
Subandrio
juga menekankan pentingnya pendataan produksi kelapa sawit secara akurat serta
pelaporan rutin dari perusahaan perkebunan. Menurutnya, data produksi yang
valid dapat mendukung peningkatan penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil
(DBH) kelapa sawit.
Selain itu,
ia mendorong perusahaan perkebunan agar memberikan dukungan kepada petani
swadaya, termasuk melalui bantuan bibit dan pemanfaatan lahan masyarakat secara
tepat.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun sekaligus mendukung pengelolaan perkebunan. (Ika)
Editor: Penjab dermagafm.com
