 |
| Bernadus Mohtar. S.Pd, Ketua SPKS Kab.Sekadau dan anggota DPRD Fraksi Gerindra |
Sekadau, dermagafm.com - Bernadus Mohtar, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sekadau sekaligus anggota DPRD Sekadau, Kalimantan Barat, terus konsisten memperjuangkan hak-hak petani sawit rakyat. Ia menilai, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kemudahan akses, pendampingan, serta penyelesaian masalah legalitas lahan dan sertifikasi.
Hal ini disampaikan oleh Mohtar kepada radio dermaga belum lama ini saat bincang-bincang di salah satu cafe di kota Sekadau tentang usaha potensi sawit dan serikat petani kelapa sawit.
“Program yang bagus jangan hanya indah di atas kertas. Petani harus bisa mengaksesnya dengan mudah,” ujar Bernadus Mohtar, nama lengkapnya.
Bernadus Mohtar- lahir di Dusun Sedadong pada 30 Juli 1984, telah lama aktif dalam organisasi petani. Menjabat Ketua SPKS Sekadau pada 2008, dirinya aktif membangun jejaringan, memperkuat kelembagaan petani, dan menyuarakan kebutuhan petani dalam berbagai forum kebijakan.
Bernadus Mohtar- juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sido Makmur sejak 2016 dan Sekretaris Paguyuban Suku Dayak Sekujam sejak 2014. Nah dengan berbagai pengalaman organisasi ini dirinya memperkuat perannya sebagai penghubung antara petani, perusahaan, dan pemerintah.
Dalam perbincangan tersebut, Bernadus Mohtar mengatakan bahwa tingkat pemahaman petani terhadap prosedur program pemerintah masih rendah, terutama terkait sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO. Salah satu dampaknya banyak program yang gagal menjangkau kelompok petani yang seharusnya menjadi sasaran utama.
“Kami bangga
karena dua koperasi di Sekadau sudah bersertifikat ISPO dan RSPO. Hanya saja menurut dirinya hal ini
belum cukup. Harus ada insentif nyata bagi petani yang sudah bersertifikat,”
kata anggota DPRD dari Partai Gerinda.
Menurutnya, sertifikasi harus diiringi dengan perbedaan harga tandan buah segar
(TBS) di tingkat pabrik. Tanpa insentif harga, motivasi petani untuk menerapkan
praktik berkebun yang baik akan menurun.
Bernadus Mohtar juga menyampaikan isu
legalitas lahan juga menjadi perhatian utama dimama banyak petani yang sudah puluhan
tahun mengelola lahan, tetapi belum memiliki dokumen hukum yang sah.
“Kami mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan status kawasan. Kalau legalitasnya jelas, petani bisa lebih leluasa berkembang,” ceritanya.
Bernadus Mohtar juga menekankan pentingnya hubungan yang adil antara petani dan pabrik
pengolahan. Oleh karenanya pabrik harus memberikan harga yang lebih baik untuk TBS
bersertifikat, guna mendorong transformasi menuju pertanian yang berkelanjutan.
Meski
tantangan masih banyak, Bernadus Mohtar tetap optimis dan yakin bahwa dengan
pendampingan yang tepat, petani sawit di Sekadau memiliki peluang besar untuk
bersaing di pasar global.
“Saya optimis bahwa dengan
pendampingan yang tepat, petani sawit di Sekadau bisa bersaing di pasar
global,” katanya yakin. (Ika)
Editor: Penanggung Jawab Radio Dermaga