![]() |
| Pemerintah Kabupaten Sekadau memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 2.250 pekerja perkebunan kelapa sawit |
Sekadau, dermagafm.com – Pemerintah Kabupaten Sekadau memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 2.250 pekerja perkebunan kelapa sawit melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2026.
Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Kantor CU Keling Kumang Sekadau Bersatu, Kamis (19/11/2026).
Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja sektor perkebunan sawit, khususnya pekebun plasma dan petani sawit mandiri yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Bantuan yang dialokasikan dengan anggaran sekitar Rp340 juta tersebut diberikan selama delapan bulan. Adapun perlindungan yang ditanggung meliputi dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Salah satu penerima bantuan berasal dari Kecamatan Nanga Mahap dengan jumlah 181 pekerja. Program ini menyasar pekerja bukan penerima upah yang berdomisili di Kabupaten Sekadau, berusia 17 hingga 65 tahun, serta belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Barat menyampaikan, hingga Oktober 2026, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sekadau mencapai 20,91 persen atau sebanyak 24.322 pekerja. Sementara target cakupan kepesertaan pada 2026 sebesar 37,79 persen.
Selain itu, hingga 31 Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim manfaat kepada 1.770 kasus dengan total nilai mencapai Rp21,24 miliar.
Sementara itu, Asisten II Bupati Sekadau, Hermansyah, yang mewakili pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pekerja perkebunan sawit dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Pemerintah Kabupaten Sekadau berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Mengingat bantuan iuran hanya diberikan selama delapan bulan, para pekerja diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri melalui koperasi maupun kelompok pekebun setelah masa bantuan berakhir.
Dengan demikian, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi pekerja serta keluarganya. (Ika)
Editor: Penjab dermagafm.com
