Play
dermagaFm | Radio Streaming Kalbar
dermagaFm | Radio Streaming Kalbar
dermagaFm | Radio Streaming Kalbar

Status Zona Resapan Air Dipertanyakan, Warga Bokak Tagih Kepastian Hukum

Fito: Warga Dusun Bokak Pertanyakan Status Zona Resapan Air, Minta Kepastian Hukum Tanah

Sekadau, dermagafm.com – Sejumlah warga Dusun Bokak, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mempertanyakan kejelasan penetapan sebagian wilayah mereka sebagai zona resapan air. Warga meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum, batas wilayah, serta dampaknya terhadap status tanah masyarakat.

Persoalan ini mencuat setelah adanya informasi bahwa sertifikat tanah di wilayah tersebut disebut memiliki keterbatasan untuk dijadikan agunan pinjaman perbankan.

Salah seorang warga, Rohman, mengaku mengalami kendala saat mengajukan pinjaman modal usaha ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 15 Desember 2025 dengan menyertakan sertifikat tanah sebagai persyaratan.

Menurut Rohman, ia mendapat penjelasan lisan dari pegawai bank bahwa sertifikat tanah di wilayah Dusun Bokak tidak dapat dijadikan agunan karena sebagian kawasan tersebut disebut masuk zona resapan air. Informasi serupa, menurut pengakuannya, juga diperoleh dari pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau (BPN).

Namun, hingga Senin (16/11/2026), pihak BRI maupun BPN belum memberikan keterangan resmi terkait informasi tersebut.

Warga menilai persoalan ini perlu mendapat kejelasan, terutama mengenai instansi yang menetapkan zona resapan air, dasar hukum, peta resmi, serta batas koordinat kawasan yang dimaksud. Masyarakat juga mempertanyakan apakah penetapan tersebut berlaku untuk seluruh Dusun Bokak atau hanya lokasi tertentu.

Sebelumnya, pada 9 Januari 2026, perwakilan masyarakat mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada anggota DPRD Kabupaten Sekadau. Dalam pertemuan itu, DPRD disebut berjanji memfasilitasi mediasi dengan pihak BPN. Namun, warga mengaku belum menerima hasil maupun penjelasan resmi hingga saat ini.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sekadau, DPRD, BPN, dan instansi terkait segera memberikan kepastian mengenai status hukum sertifikat tanah, termasuk dampaknya terhadap pembangunan rumah, jual beli, dan pemanfaatan lahan.

Masyarakat yang tergabung dalam Sabang Merah Borneo (SMB) menegaskan tidak menolak perlindungan lingkungan, tetapi menginginkan kebijakan tata ruang disosialisasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan.

Warga berharap dialog dan mediasi segera ditindaklanjuti sehingga perlindungan kawasan resapan air dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah masyarakat. (Ika)

Editor: Penjab dermagafm.com

Tinggalkan Komentar

Berita Baru Berita Lainnya