 |
| Press Release Direktur WALHI terpilih bersama Panitia PNLH IV Waingapu Sumba NTT |
Sekadau dermagafm.com- Indonesia saat ini menghadapi krisis ekologis yang kian parah akibat arah pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif. Proyek food estate yang digadang sebagai solusi ketahanan pangan justru menimbulkan deforestasi ratusan ribu hektare hutan, merusak lahan gambut, dan merampas tanah adat di Papua dan Kalimantan. Hilirisasi nikel yang dipromosikan pemerintah juga memicu pencemaran, kerusakan pulau kecil, dan penghancuran ekosistem pesisir di Maluku Utara maupun Papua Barat.
Hal ini dikatakan oleh Direktur WALHI Nasional bersama Anggota Dewan Nasional yang baru terpilih pada event PNLH IV saat press Release pasca pemilihan di Waingapu NTT belum lama ini.
Direktur WALHI Nasional bersama Torry sebagai Dewan Nasional mengatakan bahwa Hilirisasi nikel yang dipromosikan pemerintah pun menimbulkan pencemaran, kerusakan pulau kecil, hingga penghancuran ekosistem pesisir di Maluku Utara dan Papua Barat.
Di sisi lain, kebijakan pro-investasi melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba memperlemah instrumen pengendalian pencemaran. Lemahnya penegakan hukum memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, hingga perampasan wilayah kelola rakyat. Akibatnya, kualitas lingkungan menurun drastis, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga dikriminalisasi ketika mempertahankan ruang hidupnya.
Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV WALHI menegaskan perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalistik-ekstraktif dan oligarki politik yang menjadi akar krisis ini. Forum yang berlangsung pada 18–24 September 2025 di Pulau Sumba tersebut memilih Boy Jerry Even Sembiring sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025–2029 bersama tujuh anggota Dewan Nasional. Dengan mandat baru ini, WALHI meneguhkan diri sebagai rumah gerakan rakyat untuk menghentikan perampasan ruang hidup, melawan penghancuran ekologis, serta memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat dan kedaulatan bangsa yang berkeadilan.
“Sejak proses pemilihan Dewan Nasional, kami menyadari bahwa tantangan ke depan jauh lebih besar. Karena itu, pemilihan ini harus lebih dari sekadar kontestasi. Dengan mengedepankan nilai persaudaraan, keteladanan, kolektivitas, dan kolaborasi, para kandidat ingin menegaskan bahwa Dewan Nasional akan menjadi kawan kerja strategis untuk membangun soliditas melawan kekuatan ekonomi politik yang kapitalistik-ekstraktif. Hasilnya, kami terpilih secara aklamasi oleh seluruh anggota WALHI yang hadir sebanyak 487 orang (perlu dicek kembali jumlahnya),” ujar Torry Kuswardono, Dewan Nasional WALHI.
Arie Rompas, Dewan Nasional WALHI, menambahkan “Keadilan tidak datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan. WALHI bersama rakyat akan memperjuangkannya. Keadilan ekologis harus didasarkan pada daulat rakyat dan demokrasi yang substansial. Saling menguatkan, membangun soliditas, dan solidaritas adalah kunci kerja kita nantinya.”
Sementara itu, Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menegaskan “WALHI akan menjadi rumah bagi seluruh gerakan untuk memulihkan Indonesia secara kolektif dan kolaboratif, bersama seluruh kantor daerah WALHI, organisasi rakyat, Masyarakat Adat, petani, nelayan, dan generasi muda. Kita harus menuntut negara kembali pada mandat konstitusionalnya. WALHI akan mendesak negara berhenti dari praktik militeristik, menentang kebijakan yang meminggirkan rakyat, serta hadir dalam setiap gerakan lintas isu. Kami juga akan terus mendorong pengesahan UU Masyarakat Adat dan UU Keadilan Iklim.”
WALHI menegaskan komitmennya untuk terus berdiri di garda terdepan dalam penyelamatan lingkungan dan keselamatan rakyat. Narasi anti-kapitalistik akan terus diusung, pendidikan dan pengorganisasian rakyat diperluas, serta kampanye masif dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. WALHI juga akan menghimpun gerakan rakyat yang lebih besar demi mewujudkan Indonesia yang adil dan lestari.
Editor penanggung jawab radio dermaga Sekadau